Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

GAMBARAN UMUM

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) adalah pendidikan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang menyelenggarakan pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan (Prodip Keuangan). STAN didirikan dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI No.45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden RI No.12 Tahun 1967 serta dengan landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan RI No.1/PMK/1977 tanggal 18 Februari 1977.

Program studi yang diselenggarakan oleh STAN untuk lulusan SMU, Madrasah Aliyah dan SMK adalah pendidikan Program Diploma I dan III Keuangan dengan spesialisasi sebagai berikut :
1. Prodip I / III Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai
2. Prodip III Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara
3. Prodip III Keuangan Spesialisasi Administrasi Perpajakan
4. Prodip III Keuangan Spesialisasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
5. Prodip III Keuangan Spesialisasi Penilai / PBB
6. Prodip III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Pemerintahan

Sedangkan program studi non-reguler yang diselenggarakan oleh STAN adalah :
1. Prodip IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi
2. Prodip III Keuangan Spesialisasi Akuntansi dengan Kurikulum Khusus (Ajun Akuntan Khusus)
3. Prodip III Keuangan Spesialisasi Perpajakan dengan Kurikulum Khusus
4. Program Pembantu Akuntan (PA)

Untuk Prodip I Keuangan lama pendidikannya 1 tahun (2 semester), bertempat di Kampus STAN Jakarta dan di Balai Diklat Keuangan yang terdapat di 8 daerah, yaitu di Medan, Palembang, Yogyakarta, Malang, Balikpapan, Makassar, Cimahi dan Manado. Untuk Prodip III Keuangan lama pendidikannya 3 tahun (6 semester), bertempat hanya di Kampus STAN Jakarta.

Selama pendidikan, mahasiswa tidak dipungut biaya pendidikan dan tidak diasramakan. Pendidikan STAN memakai sistem ikatan dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.289/KMK.014/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan RI.

Lulusan STAN akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi-instansi yang berada di bawah Departemen Keuangan dan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UJIAN SARINGAN MASUK (USM)

Syarat pendaftaran untuk mengikuti ujian saringan masuk :

1. Berijazah SMU/SMA, Madrasah Aliyah atau SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen. Lulusan tahun 2005, 2006, 2007 atau 2008.
2. Nilai rata-rata Ujian Tertulis pada ijazah tidak kurang dari 7,00 dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan.
3. Umur tidak lebih dari 21 tahun, lahir pada / setelah tanggal 1 September 1987.
4. Tidak cacat badan dan tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan sejenisnya.
5. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan.
6. Khusus untuk Prodip Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai ditambahkan persyaratan sebagai berikut :
a. Hanya menerima laki-laki
b. Tinggi badan minimal 165 cm
c. Tidak buta warna
d. Setelah lulus ujian tertulis harus mengikuti dan lulus tes kesehatan dan aerobik
7. Menyetorkan biaya ujian saringan masuk disetorkan ke bank pemerintah atas nama Kas Negara.

Lokasi pendaftaran ujian saringan masuk :

Jakarta :
Kampus STAN Jakarta
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang

Banda Aceh :
Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh
Jl. T. Muhammad Daud Beureuh No.20, Banda Aceh

Medan :
Balai Diklat Keuangan I
Gedung Keuangan Negara, Jl. Diponegoro No.30 A, Medan

Padang :
Kantor Pelayanan Pajak Padang
Jl. Samudera No.16 EFG, Padang

Palembang :
Balai Diklat Keuangan II
Jl. Sukabangun II, Sukarami, Palembang

Cimahi :
Balai Diklat Keuangan VII
Jl. Gado Bangkong No.111, Cimahi

Semarang :
Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan
Gedung Keuangan Negara, Jl. Pemuda No.2, Semarang

Yogyakarta :
Jogja Expo Centre (JEC)
Jl. Raya Janti, Yogyakarta

Surabaya :
Kanwil XV Ditjen Perbendaharaan
Jl. Indrapura No.5, Surabaya

Malang :
Balai Diklat Keuangan IV
Jl. Jend. A. Yani Utara No.200, Malang

Pontianak :
Kantor Pelayanan Pajak Pontianak
Jl. Sultan Abdulrachman No.1, Pontianak

Balikpapan :
Balai Diklat Keuangan V
Gedung Keuangan Negara, Jl. Jend. A. Yani No.68, Balikpapan

Makassar :
Balai Diklat Keuangan VI
Jl. Jend. A. Yani No.1, Makassar

Manado :
Balai Diklat Keuangan VIII
Jl. Bethesda No.18, Manado

Denpasar :
Kanwil XX Ditjen Kekayaan Negara
Jl. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala, Denpasar

Mataram :
Kanwil XXI Ditjen Perbendaharaan
Jl. Langko No.40, Mataram

Kupang :
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kupang
Jl. Praja No.2, Tenau, Kupang

Sorong :
Kantor Pelayanan Pajak Sorong
Jl. Jend. Sudirman No.26, Sorong

Jayapura :
Kanwil XVIII Ditjen Pajak Maluku dan Papua
Jl. Raya Abepura, Kotaraja, Jayapura

Yang harus diserahkan oleh peserta ujian pada waktu mendaftar :
1. Formulir pendaftaran yang diisi lengkap
2. Asli Bukti Penyetoran Uang (BPU) ujian saringan masuk dari bank
3. Fotokopi Ijazah atau Ijazah Sementara yang dilegalisasi Kepala Sekolah sebanyak 1 lembar
4. Fotokopi STL atau SKHU yang dilegalisasi Kepala Sekolah sebanyak 1 lembar
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar

Calon peserta ujian pilihan program dan spesialisasi berdasarkan urutan prioritas, maksimal sebanyak 4 pilihan.

Materi ujian yang diujikan adalah tes tulis yang meliputi :
1. Tes Kemampuan Umum
2. Tes Bahasa Indonesia
3. Tes Bahasa Inggris

Khusus untuk Prodip Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai ditambahkan tes kesehatan dan aerobik.

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Selama pendidikan, mahasiswa tidak dipungut biaya pendidikan dan tidak disediakan asrama.

Waktu studi pendidikan Prodip III Keuangan adalah 6 semester yang harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Beban studinya adalah 110 s.d. 120 SKS.

Tempat pendidikannya di :
Kampus STAN Jakarta
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang

Waktu studi pendidikan Prodip I Keuangan adalah 2 semester yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Beban studinya adalah 40 s.d. 50 SKS.

Tempat pendidikannya di :

Jakarta :
Kampus STAN Jakarta
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang

Medan :
Balai Diklat Keuangan I
Gedung Keuangan Negara, Jl. Diponegoro No.30 A, Medan

Palembang :
Balai Diklat Keuangan II
Jl. Sukabangun II, Sukarami, Palembang

Yogyakarta :
Balai Diklat Keuangan III
Jl. Raya Solo Km.11, Purwomartani, Kalasan

Malang :
Balai Diklat Keuangan IV
Jl. Jend. A. Yani Utara No.200, Malang

Balikpapan :
Balai Diklat Keuangan V
Jl. Jend. A. Yani No.68, Balikpapan

Makassar :
Balai Diklat Keuangan VI
Jl. Jend. A. Yani No.1, Makassar

Cimahi :
Balai Diklat Keuangan VII
Jl. Gado Bangkong No.111, Cimahi

Manado :
Balai Diklat Keuangan VIII
Jl. Bethesda No.18 Manado

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila tiap semester :
- Telah menyelesaikan seluruh SKS yang dipersyaratkan
- Tidak memperoleh nilai D pada MKU (Mata Kuliah Umum) dan MKK (Mata Kuliah Keahlian), lebih dari 2 nilai D pada MKDK (Mata Kuliah Dasar Keahlian), atau nilai E pada semua mata kuliah
- Memperoleh IP minimal 2,00 pada akhir Semester Ganjil dan 2,60 pada akhir Semester Genap

Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas akan dikeluarkan (Drop Out) dari pendidikan. Penentuan kelulusan ini diatur dalam Keputusan Kepala Badan Diklat Keuangan No.KEP-207/BP/2000 tanggal 28 Agustus 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pengelolaan / Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan.

Selain itu setiap Mahasiswa STAN terikat dengan peraturan disiplin sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Diklat Keuangan No.KEP-208/BP/2000 tanggal 28 Agustus 2000 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan.

PENEMPATAN LULUSAN

Pendidikan STAN memakai sistem ikatan dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.289/KMK.014/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan RI. Lulusannya wajib kerja selama tiga kali masa pendidikan ditambah satu tahun. Lulusan STAN akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi-instansi dalam lingkungan Departemen Keuangan dan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah lulus pendidikan dan ditempatkan di instansi-instansi tersebut akan diproses pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan golongan II.a untuk lulusan Prodip I Keuangan dan golongan II.c untuk lulusan Prodip III Keuangan.

Setelah bekerja dan mengikuti Diklat Pra Jabatan Tingkat II akan diproses pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Pengatur Muda / golongan II.a untuk lulusan Prodip I Keuangan dan pangkat Pengatur / golongan II.c untuk lulusan Prodip III Keuangan.

Spesialisasi Akuntansi Pemerintahan

Lulusannya akan ditempatkan tersebar di seluruh Indonesia pada instansi-instansi yang berada di bawah Departemen Keuangan dan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Departemen Keuangan terdiri dari :

Sekretariat Jenderal (Setjen) Depkeu RI
Setjen Depkeu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen Keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
Ditjen Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Ditjen Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam operasionalnya, Ditjen Pajak mengemban misi meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Ditjen Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam operasionalnya, Ditjen Bea dan Cukai mengemban misi mengatur pola dan memperlancar arus lalu-lintas barang impor yang dapat mendorong peningkatan ekspor, pengembangan industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja, serta tugas-tugas pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan di bidang impor/ekspor yang merugikan negara, baik dari segi penerimaan fiskal maupun yang merugikan kepentingan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan hankam.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Ditjen Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
Ditjen Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU)
Ditjen Pengelolaan Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Jenderal (Itjen) Depkeu RI
Itjen Depkeu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
Bapepam-LK mempunyai tugas membina, mengatur dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Kebijaksanaan Fiskal (BKF)
BKF mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal dan kerjasama internasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam operasionalnya, BPPK mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan untuk meningkatkan sumber daya manusia Departemen Keuangan. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan BPPK dapat juga diikuti oleh pejabat/pegawai BUMN, BUMD dan instansi-instansi pemerintah lainnya.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional
Staf Ahli ini mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang hubungan ekonomi keuangan internasional.

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara
Staf Ahli ini mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang penerimaan negara.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
Staf Ahli ini mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang pengeluaran negara.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal
Staf Ahli ini mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang pengembangan pasar modal.

Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara
Staf Ahli ini mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara.

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek)
Pusintek mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pelayanan serta pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP)
PPAJP mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, pengembangan dan pengawasan jasa akuntan publik dan penilai publik, serta penyajian informasi akuntan dan penilai publik, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka)
Pushaka mempunyai tugas melaksanakan analisis dan harmonisasi serta mensinergikan kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Spesialisasi Administrasi Perpajakan

Lulusannya akan ditempatkan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu :

Kantor Pusat DJP
Ditjen Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam operasionalnya, Ditjen Pajak mengemban misi meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kantor Wilayah DJP
Kanwil DJP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, PTLL, PBB serta BPHTB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. KPP terdiri dari 3 jenis sebagai berikut :
- KPP WP Besar (LTO / Large Taxpayers Office)
- KPP Madya (MTO / Medium Taxpayers Office)
- KPP Pratama (STO / Small Taxpayers Office)

Kantor Pelayanan PBB (KPPBB)
KPPBB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang PBB dan BPHTB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa)
Karikpa mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pemeriksaan lengkap, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu KPP Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Spesialisasi Penilai PBB

Lulusannya akan ditempatkan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu :

Kantor Pusat DJP - Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
Ditjen Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam operasionalnya, Ditjen Pajak mengemban misi meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan lain-lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kantor Wilayah DJP - Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi dan Penilaian
Kanwil DJP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, PTLL, PBB serta BPHTB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan PBB (KPPBB)
KPPBB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang PBB dan BPHTB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai

Lulusannya akan ditempatkan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu :

Kantor Pusat DJBC
Ditjen Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam operasionalnya, Ditjen Bea dan Cukai mengemban misi mengatur pola dan memperlancar arus lalu-lintas barang impor yang dapat mendorong peningkatan ekspor, pengembangan industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja, serta tugas-tugas pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan di bidang impor/ekspor yang merugikan negara, baik dari segi penerimaan fiskal maupun yang merugikan kepentingan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan hankam.

Kantor Wilayah DJBC
Kanwil DJBC mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC)
KPBC mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPBC terdiri dari 5 tipe sebagai berikut :
- KPBC Tipe A1
- KPBC Tipe A2
- KPBC Tipe A3
- KPBC Tipe A4
- KPBC Tipe B

Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai
Kantor Bantu Pelayanan BC mempunyai tugas melaksanakan urusan kepabeanan dan cukai berdasarkan pelimpahan wewenang dari KPBC.

Pos Pengawasan Bea dan Cukai
Pos Pengawasan BC merupakan tempat kegiatan pengamatan dan pengawasan lalu lintas barang impor, ekspor dan Barang Kena Cukai yang berada di lingkungan KPBC.

Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (Pangsarops BC)
Pangsarops BC adalah Unit Pelaksana Teknis DJBC di bidang pengelolaan sarana patroli dan operasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Bea dan Cukai. Pangsarops BC secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Pencegahan dan Penyidikan. Pangsarops BC mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi Bea dan Cukai dalam rangka menunjang patroli dan operasi pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB)
BPIB adalah Unit Pelaksana Teknis DJBC di bidang pengujian dan identifikasi barang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Bea dan Cukai. BPIB secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknis Kepabeanan. BPIB mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratoris dan identifikasi barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Spesialisasi Kebendaharaan Negara

Lulusannya akan ditempatkan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan beberapa instansi lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu :

Kantor Pusat DJPb
Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah DJPb
Kanwil DJPb mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
KPPN mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar negeri secara lancar, transparan dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPPN terdiri dari 3 tipe sebagai berikut :
- KPPN Tipe A
- KPPN Tipe A Khusus
- KPPN Tipe B

Ditjen Anggaran (DJA)
Ditjen Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)
Ditjen Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU)
Ditjen Pengelolaan Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Spesialisasi Kepiutanglelangan

Lulusannya akan ditempatkan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu :

Kantor Pusat DJKN
Ditjen Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah DJKN
Kanwil DJKN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Kegiatan Mahasiswa


Di samping kegiatan akademis, di tempat pendidikan STAN terdapat beberapa Badan Otonom dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dapat dijadikan oleh mahasiswa STAN untuk mengembangkan potensi diri dan sebagai ajang mengasah kemampuan dalam berorganisasi serta menambah ilmu, pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Badan Otonom dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang ada di Kampus STAN Jakarta adalah sebagai berikut :


Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

BEM STAN merupakan organisasi mahasiswa yang berperan sebagai pelaksana amanat Ikatan Keluarga Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (IKM-STAN). Dalam melaksanakan tugasnya, BEM mengkoordinasikan seluruh kegiatan mahasiswa STAN dan berbagai wadah mahasiswa STAN yang diselaraskan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.


Badan Legislatif Mahasiswa (BLM)

BLM STAN merupakan wujud dari perwakilan mahasiswa STAN yang dipilih langsung oleh mahasiswa STAN untuk melaksanakan pengendalian kegiatan BEM STAN. BLM STAN merupakan struktur tertinggi dalam keorganisasian mahasiswa Kampus STAN. Fungsi BLM STAN dipertanggungjawabkan dalam Rapat Akbar Keluarga Mahasiswa (RAKM) STAN.


Koperasi Mahasiswa (Kopma) STAN

KOPMA STAN merupakan wadah perkoperasian mahasiswa dalam Kampus STAN yang didirikan secara resmi sebagai badan hukum pada tanggal 4 Desember 1989 dengan nomor badan hukum No.2437/B.H/I yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Departemen Koperasi Propinsi DKI Jakarta. KOPMA STAN didaftarkan dalam Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Desember 1989.


Himpunan Mahasiswa Spesialisasi

Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himas)
Organisasi ini merupakan wadah aktivitas mahasiswa Prodip Keuangan Spesialisasi Akuntansi Pemerintahan.

Ikatan Mahasiswa Pajak (IMP)
Organisasi ini merupakan wadah aktivitas mahasiswa Prodip Keuangan Spesialisasi Administrasi Perpajakan.

Korps Mahasiswa Bea dan Cukai (KMBC)
Organisasi ini merupakan wadah aktivitas mahasiswa Prodip Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai.

Himpunan Mahasiswa Penilai (HMP)
Organisasi ini merupakan wadah aktivitas mahasiswa Prodip Keuangan Spesialisasi Penilai / PBB.

Himpunan Mahasiswa Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (Hima-PPLN)
Organisasi ini merupakan wadah aktivitas mahasiswa Prodip Keuangan Spesialisasi Kepiutanglelangan.

Forum Komunikasi Mahasiswa Anggaran (Fokma)
Organisasi ini merupakan wadah aktivitas mahasiswa Prodip Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara.


Lembaga Keagamaan

Masjid Baitul Maal (MBM)
Masjid Baitul Maal adalah nama sebuah masjid di lingkungan Badan Diklat Keuangan yang dulunya terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada tahun 1987 ketika pendidikan dipindahkan ke Jurangmangu (Bintaro) hingga saat ini, aktivitas MBM ikut berpindah dengan membangun sebuah masjid baru di lokasi Kampus STAN di Jurangmangu. Kegiatan MBM antara lain yaitu kajian mingguan dan bulanan, pelaksanaan sholat Jumat, mentoring, pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh, dsb.

Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK)
PMK adalah lembaga keagamaan yang mengkoordinasikan semua kegiatan keagamaan bagi mahasiswa Kristen. Kegiatannya antara lain yaitu kebaktian PMK, persekutuan doa, kelompok kecil pemuridan, aksi sosial, perayaan paskah dan natal bersama, dsb.

Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK)
KMK adalah lembaga keagamaan yang mengkoordinasikan semua kegiatan keagamaan bagi mahasiswa Katolik. Kegiatannya antara lain yaitu misa kampus, doa rosario, malam keakraban, perayaan paskah dan natal bersama, dsb.

Keluarga Mahasiswa Hindu dan Budha (KMHB)
KMHB adalah lembaga keagamaan yang beranggotakan seluruh mahasiswa yang beragama Hindu dan Budha. Kegiatannya antara lain yaitu diskusi keagamaan, tirtayatra, persembahyangan bersama, peringatan Nyepi dan Waisak, dsb.


Stapala

Stapala merupakan organisasi pecinta alam STAN yang berdiri sejak 24 Nopember 1979. Kegiatannya antara lain yaitu peringatan 17 Agustus di puncak gunung, pelepasan ajun / wisuda rimba, perkemahan umum, donor darah, dsb. Prestasi Stapala yang telah dicapai yaitu pendakian Mount Blanc Perancis, Matterhorn Swiss, Mount Cook New Zealand, Kilimanjaro Afrika Selatan dan ekspedisi-ekspedisi lainnya.


STAN-Prodip English Conversation Club (SPECC)

Wadah yang didirikan sejak tahun 1983 ini ditujukan untuk mempraktekkan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari sehingga kemampuan bahasa Inggris para anggotanya dapat ditingkatkan. Kegiatannya antara lain yaitu seminar dalam bahasa Inggris, test TOEFL, outing program, dan a day in English. Prestasi SPECC yang telah diraih yaitu juara I Guessing Word Contest dan juara II Debating yang diselenggarakan LIA-E club 1994 serta juara II Debating Contest antar perguruan tinggi se-Indonesia di ITB Bandung 2000.


STAN-Prodip Computer Club (SPCC)

Organisasi yang dibentuk tanggal 17 Nopember 1997 ini merupakan kumpulan mahasiswa STAN yang memiliki minat dan perhatian terhadap perkembangan Information Technology terutama yang berbasis komputer. Kegiatannya antara lain yaitu tutorial, diskusi, warnet, even-even seputar IT, mengelola situsweb STAN, dsb.


Syariah Accounting and Finance Forum (SHAFF)

SHAFF merupakan lembaga kajian ekonomi Islam yang didirikan pada tanggal 7 Juli 2000 yang pada saat berdiri bernama ISES (Islamic Studies for Economic Society). Kegiatannya antara lain yaitu seminar ekonomi syariah, kuliah informal akuntansi syariah (KIAS), forum diskusi ekonomi Islam antar-kampus, kajian internal, dsb.


STAN Capital Market Club (STAN-CMC)

STAN-CMC merupakan pusat informasi, penelitian, pendidikan, konsultasi dan investasi di bidang pasar modal bagi civitas akademika STAN dan masyarakat sekitarnya. STAN-CMC merupakan ajang aplikasi langsung atas teori-teori pasar modal yang telah diperoleh mahasiswa di bangku kuliah.


STAN Audit Club (SAC)

SAC merupakan tempat berlatih bagi mahasiswa dalam mempraktekkan ilmu auditnya sehingga tidak hanya bisa pandai berteori di dalam kelas, tapi juga mampu mengaplikasikan teori tersebut dalam pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan SAC.


Olahraga Seni Beladiri

Dalam lingkungan Kampus STAN Jakarta terdapat pelatihan olahraga beladiri untuk menggembleng fisik dan mental para mahasiswa. Beberapa perguruan beladiri yang terdapat di Kampus STAN Jakarta yaitu :

- Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri
- Perguruan Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih
- Persaudaraan Setia Hati Terate
- Lembaga Seni Pernafasan Satria Nusantara
- Taekwondo Indonesia
- Kungfu Muslim Amar Ma’ruf Nahi Munkar
- Olahraga Beladiri Thifan Pokhan
- Kyokushin Karate Indonesia

Berbagai prestasi telah diraih oleh anggota beladiri STAN tersebut, antara lain yaitu Juara II Kategori Kerapian Teknik Beregu pada Kejuaraan Silat Perisai Diri Antar-Perguruan Tinggi (Piala Ibu Tien Soeharto) di Universitas Airlangga Surabaya tahun 1997, predikat Lulusan Terbaik dalam beberapa kali penyelenggaraan Ujian Kenaikan Tingkat Perisai Diri di Jakarta, penyelenggara Kejuaraan Taekwondo Antar-Perguruan Tinggi se-Jabotabek di Kampus STAN tahun 1999, dsb.


Pion STAN-Prodip (PSP)

Klub catur yang ini berdiri pada tanggal 22 September 1998 mempunyai visi menumbuhkan dan menyalurkan bakat dan minat mahasiswa dan anggota klub agar sportif dan profesional di bidangnya. PSP mengirimkan anggotanya untuk menjadi anggota sekolah catur GM Utut Adianto.


Teater Alir

Kelompok teater di STAN ini berdiri pada pertengahan Juni 1998. Latihan rutinnya diadakan setiap minggu yang dibimbing oleh alumni IKJ (Institut Kesenian Jakarta). Alir telah tampil di beberapa even, antara lain Lakon Baru pada Information Day 99, Ayahku Pulang pada Pentas Musik Pajak, dsb.


STAN-Prodip Sport Club (SPSC)

Bidang yang diliputi yaitu sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis dan tenis meja.

Pengumuman


Pendaftaran :
16 Juni s.d. 04 Juli 2008

Ujian saringan masuk :
Minggu, 20 Juli 2008
(waktu dan tempat akan diumumkan di tempat pendaftaran)

Pengumuman hasil ujian :
03 September 2008 pukul 11.00 WIB


Syarat administratif pendaftaran :

Menyetor biaya ujian saringan masuk STAN sebesar Rp 100.000,- ke salah satu rekening tersebut di bawah ini :

Bank Mandiri
Rekening : Bendahara Penerimaan STAN
Nomor Rekening : 128-00-0539250-8 Bank Mandiri Cabang Bintaro

Bank BNI 46
Rekening : Bendahara Penerimaan STAN
Nomor Rekening : 147790557 Bank BNI 46 Cabang Bintaro

Bank BRI
Rekening : Bendahara Penerimaan STAN
Nomor Rekening : 0521-01-000033-30-0 Bank BRI Cabang Bintaro

PERHATIAN !!! Untuk lebih pastinya, Nomor Rekening ini harap dicocokkan kembali dengan lembar pengumuman.

Bukti setor harus atas nama calon peserta ujian dan disahkan/divalidasi petugas bank, tidak melalui ATM, Phone Banking, Internet Banking, dll.


Mendaftar ke tempat pendaftaran dengan menyerahkan :
- Formulir pendaftaran yang diisi lengkap
- Asli BPU (Bukti Penyetoran Uang) ujian saringan masuk STAN dari bank sebagaimana tersebut di atas
- Legalisir Ijazah atau Ijazah Sementara sebanyak 1 lembar
- Legalisir STL atau SKHU sebanyak 1 lembar
- Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar

DALAM PROSES PENDAFTARAN, UJIAN MAUPUN PENERIMAAN MAHASISWA BARU STAN TIDAK DIADAKAN SURAT-MENYURAT DAN DISPENSASI DALAM BENTUK APAPUN.

Untuk men-download surat pengumuman, silahkan klik link di bawah ini :
http://www.stan.ac.id/media/konten/usm2008/108_Umum_STAN_08.pdf
http://www.stan.ac.id/media/konten/usm2008/108_Form_Pendaftaran_USM_STAN.pdf


Sumber : Pengumuman Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan No.PENG-004/PP/2008 Tgl.10-06-2008

hehe, panjang banget postingnya,
Kalau memang ada linknya, mending cukup di kasih link-nya aja mas..

AgusWin wrote:

Selama pendidikan, mahasiswa tidak dipungut biaya pendidikan dan tidak diasramakan. Pendidikan STAN memakai sistem ikatan dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.289/KMK.014/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan RI.

Setau saya, saat ini (mulai angkatan masuk 2007, red) ikatan dinas untuk STAN sudah tidak ada lagi.
Jadi, tinggal kuliah gratis saja, tanpa uang saku, tanpa asrama dan tanpa ikatan dinas.
Itu yang saya dengar dari Mahasiswa stan yang saat ini tinggal 1 kos dengan saya.

Terus setelah lulus gimana?
Apa negara ndak rugi, udah membiayai kuliah, tapi ndak dikasih ikatan dinas.
Well, Karena angkatan 2007 belum pada lulus (baru semester 3), saat ini masih dalam tanda tanya.

iqbalf wrote:
Setau saya, saat ini (mulai angkatan masuk 2007, red) ikatan dinas untuk STAN sudah tidak ada lagi.

Setau sampeyan ? Sampeyan tau dari mana ?

iqbalf wrote:
Jadi, tinggal kuliah gratis saja, tanpa uang saku, tanpa asrama dan tanpa ikatan dinas.

Uang saku dan asrama sih sejak dulu kala, sejak Fir'aun masih muda , memang gak ada. Siapa yang bilang ada ?

Tapi saat ini beberapa Balai Diklat Keuangan di daerah-daerah mengadakan uang saku bagi mahasiswa Prodip I Keuangan.

iqbalf wrote:
Itu yang saya dengar dari Mahasiswa stan yang saat ini tinggal 1 kos dengan saya.

Berita STAN gak ikatan dinas bukan sejak 2007, tetapi sudah sejak dahulu kala, sejak jaman aku mau masuk kuliah juga. Tiap tahun selalu aja beredar kabar burung seperti ini, entah apa maksud dan tujuan si penyebar kabar burung ini, padahal si burung gak salah apa-apa kok.

Kalo nggak salah, hal ini berawal dari tidak lagi diangkatnya menjadi CPNS bagi mahasiswa STAN pada saat Tingkat II mulai penerimaan mahasiswa tahun 1995.

Memang sebelum tahun tersebut, pada saat Tingkat II mahasiswa sudah berstatus sebagai CPNS dan pada saat Tingkat III sudah diangkat menjadi PNS. Namun mulai 1995, mahasiswa kuliah statusnya benar-benar mahasiswa. Setelah lulus, ditempatkan dulu, sambil bekerja diproses SK CPNS-nya. Hampir semua Perguruan Tinggi Kedinasan sekarang sistemnya seperti ini juga.

Apakah perubahan sistem ini dapat dikatakan bahwa STAN tidak ikatan dinas lagi ?

Jangankan orang luar, mahasiswa STAN sendiri pun juga banyak yang salah kaprah karena nggak tau. Bahkan sampai ada mahasiswa STAN yang terhasut kabar ini, kemudian keluar dan kuliah di tempat lain.

Menurut saya sih, perubahan sistem ini nggak ada hubungannya dengan ikatan dinas. Ikatan dinas itu wajib kerja selama waktu tertentu. Lama ikatan dinas adalah 3 kali masa pendidikan plus 1 tahun. Selama ikatan dinas, ijazah kita ditahan, dan kalo kita gak mau kerja di sana harus membayar ganti rugi biaya pendidikan.

Di STAN, dasar hukum penegasan ikatan dinas tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan RI No.289/KMK.014/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan RI. Sampai saat ini, aku belum pernah tau ada peraturan yang mencabut peraturan tersebut.

iqbalf wrote:
Terus setelah lulus gimana?
Apa negara ndak rugi, udah membiayai kuliah, tapi ndak dikasih ikatan dinas.

Setelah lulus, pihak lembaga STAN akan menyerahkan lulusannya kepada instansi-instansi terkait. Misalnya, lulusan Prodip I/III Keuangan Spesialisasi Perpajakan, akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (ditjen Pajak). Kemudian mereka dimagangkan di kantor-kantor Ditjen Pajak sambil menunggu proses keluarnya SK CPNS. Biasanya disusul juga dengan SK Penempatan yang definitif, jadi belum tentu dia nanti ditempatkan di kantor tempat dia magang. Tapi yang jelas tetap di kantor-kantor Ditjen Pajak.

iqbalf wrote:
Well, Karena angkatan 2007 belum pada lulus (baru semester 3), saat ini masih dalam tanda tanya.

Tanda tanya ini selalu ada dari tahun ke tahun, selama ada orang yang kecewa karena anaknya gagal masuk STAN.